TikTok adalah aplikasi media sosial yang populer di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat. Namun, aplikasi ini juga menghadapi banyak tantangan dan ancaman dari pemerintah AS dan negara-negara lain karena kekhawatiran tentang keamanan data dan pengaruh China.
Apakah TikTok benar-benar dilarang di AS? Berikut ini adalah penjelasannya.
Latar Belakang
TikTok merupakan aplikasi media sosial yang dimiliki oleh perusahaan China bernama ByteDance, yang didirikan pada tahun 2012.
TikTok diperkenalkan pada tahun 2016 sebagai versi internasional dari aplikasi Douyin, yang populer di China.
TikTok memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan video pendek yang sering kali lucu, kreatif, dan viral. TikTok memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan di AS, dan sebagian besar dari mereka adalah generasi muda.
Namun, pemerintah AS dan negara-negara lain menaruh kecurigaan terhadap TikTok, karena dikhawatirkan dapat memberikan data pengguna kepada pemerintah China atau digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi palsu.
Bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh hukum China yang mengharuskan perusahaan untuk berbagi data dengan pemerintah jika diminta.
Selain itu, beberapa pejabat AS juga menganggap TikTok sebagai ancaman bagi keamanan nasional dan kepentingan ekonomi AS.
Upaya Pelarangan
Pada tahun 2020, pemerintahan Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang mengancam akan melarang TikTok di AS jika ByteDance tidak menjual aplikasi tersebut kepada perusahaan AS.
Perintah ini didasarkan pada Undang-Undang Keadaan Darurat Nasional dan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Internasional, yang memberikan wewenang kepada presiden untuk mengatur transaksi dengan negara-negara asing yang dianggap berbahaya. Beberapa perusahaan AS, seperti Microsoft, Oracle, dan Walmart, tertarik untuk mengakuisisi TikTok, tetapi negosiasi ini tidak berhasil karena adanya campur tangan dari pemerintah China.
TikTok kemudian menggugat pemerintahan Trump dan mengklaim bahwa perintah eksekutif tersebut melanggar hak konstitusional mereka dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
TikTok juga membantah bahwa mereka berbagi data dengan pemerintah China atau terlibat dalam aktivitas yang merugikan AS. Beberapa hakim federal setuju dengan TikTok dan memberikan perintah sementara yang menghentikan pelaksanaan larangan tersebut.
Pada Desember 2020, Departemen Perdagangan AS mengumumkan bahwa mereka tidak akan melaksanakan larangan tersebut sampai ada keputusan final dari pengadilan.
Pada tahun 2021, pemerintahan Biden mengambil alih kasus ini dan mengkaji ulang kebijakan terhadap TikTok. Pada Juni 2021, Biden mencabut perintah eksekutif Trump dan menggantinya dengan perintah baru yang memerintahkan Departemen Perdagangan untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap aplikasi yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara-negara asing yang dianggap berisiko.
Perintah baru ini juga mengharuskan aplikasi tersebut untuk melindungi data pribadi pengguna AS dan menjaga integritas informasi. TikTok menyambut baik langkah ini dan menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah AS.
Meskipun demikian, TikTok masih menghadapi beberapa pembatasan di AS. Pada Desember 2020, Kongres AS mengesahkan undang-undang anggaran yang melarang pegawai federal dan militer menggunakan TikTok di perangkat yang dikeluarkan pemerintah, kecuali untuk tujuan penegakan hukum, keamanan nasional, atau penelitian keamanan. Undang-undang ini ditandatangani oleh Biden pada Desember 2021 dan berlaku sejak saat itu.
Selain itu, beberapa negara bagian, seperti Montana, juga mencoba melarang TikTok di perangkat pribadi, tetapi tindakan ini ditentang oleh pengadilan federal yang berpendapat bahwa hal itu melanggar Amendemen Pertama.
Kesimpulan
TikTok adalah aplikasi media sosial yang populer di AS, tetapi juga kontroversial karena dugaan keterkaitannya dengan pemerintah China.
Pemerintahan Trump dan Biden sama-sama mengambil tindakan untuk mengatur TikTok dan melindungi data dan informasi pengguna AS. Namun, TikTok belum benar-benar dilarang di AS dan masih dapat diakses oleh pengguna biasa, kecuali oleh pegawai pemerintah di beberapa instansi dan negara bagian.
TikTok juga terus berusaha membuktikan bahwa mereka adalah perusahaan yang independen dan bertanggung jawab.
